.

Monday, June 23, 2014

Dewi Aryani: Kandidat Capres Mesti Paham Evolusi Teori <b>Politik</b>

Jakarta, Seruu.com - Tanggal 22 Juni besok, debat capres akan mengangkat tema tentang persoalan pelik terkait Politik Internasional dan Pertahanan Keamanan.

Politisi PDI Perjuangan, Dewi Aryani mengatakan segunung pemikiran, regulasi hingga tujuan-tujuan kedua bidang tersebut, sebenarnya bermuara pada 2 persoalan mendasar mendasar, yaitu kekuatan bersenjata dan diplomasi.

Dalam hal ini, Dewi Aryani menilai kedua kandidat capres tak cukup hanya paham soal konstitusi Indonesia, apalagi cuma gemar menggunakan simbol-simbol seperti lambang negara Garuda Pancasila.

"Keduanya harus paham evolusi teori politik sebagai induk politik internasional, 2 nama kondang Plato dan Machiavelli. Kontroversi pemikiran keduanya amat penting menjadi pertimbangan dalam menilai baik buruk dalam menentukan repositioning NKRI di lingkungan internasional," ujar Dewi Aryani saat dihubungi Seruu.com, Sabtu (21/06/2014).

Dijelaskan oleh Dewi Aryani, Plato identik dengan kolektivisme, yang berhak menjadi penguasa adalah mereka yang mengerti sepenuhnya prinsip kebajikan. Dan Machiavelli melihat kekuasaan sebagai tujuan itu sendiri. Kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa dan bukan rakyat dan prinsip-prinsip hukum.

Namun lanjutnya, berbagai era penguasa dan pergeseran nilai-nilai konstitusi negara inilah yang sebenarnya harus mendapat porsi perhatian para capres. Dinamika kondisi bangsa dari masa kemasa amatlah nyata kasat mata makin memburuk.

"Kalaupun pernah pada titik dengan sebutan negara kuat, swasembada dan lainnya, itu cuma temporer dan hilang seiring lengsernya penguasa masa itu. Sistem tidak terbangun dengan permanen dan sustainable," jelas dia.

Dewi Aryani menyatakan bahwa sekilas pikir ini hanya untuk menggelitik naluri semua warga negara, untuk bersama-sama menjadi bagian dari keranjang ide untuk mendudukkan kedua persoalan tak hanya jadi beban calon kepala negara.

"Mari berpikir, kumpulkan ide, lakukan kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan secara cepat dan bersama," katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI melihat jika "Revolusi Mental" ala Jokowi menjadi penting sebagai fondasi membangun kesepakatan bersama untuk menegakkan kembali martabat dan harga diri bangsa di antara bangsa-bangsa lain serta terus menerus memperkuat peran TNI yang profesional (TNI milik rakyat,bukan milik penguasa).

"Akhirnya kilas pikir ini berujung pada bagaimana Presiden mendatang mampu dan konkrit melakukan Revolusi Mental Nasional sehingga berbagai diplomasi soal LN dan Hankam tidak melenceng dari konstitusi negeri tercinta ini," pungkasnya. [Cesare]

0 comments:

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►